Keberadaan GDPK penting dalam upaya mengatasi persoalan pembangunan karena intervensi menjadi terarah dan lebih tepat sasaran. Juga sebagai respons terhadap dinamika kebijakan di tingkat global, seperti ICPD, MDGs, ICPD beyond, SDGs yang dihadapkan pada dinamika kebijakan dan politik nasional. Terkadang kebijakan dan politik tidak sejalan dengan agenda dan kesepakatan global, seperti yang terjadi di era desentralisasi, yaitu perubahan nomenklatur BKKBN, pendesentralisasian urusan kependudukan ke daerah yang berdampak pada mandegnya indikator kinerja kependudukan. Dengan adanya GDPK diharapkan komitmen politik dapat sejalan dengan kesepakatan global, karena GDPK merupakan terjemahan dari kebijakan kependudukan global yang diperinci dalam lima dimensi, mencakup pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan moilitas dan penataan administrasi kependudukan.

Pembangunan kependudukan merupakan proses terencana, terstruktur, dan sistematis yang disusun untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Pembangunan kependudukan berfokus pada manusia melalui intervensi langsung dan tidak langsung di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi untuk memenuhi hak dasar, meminimalkan risiko, dan mencapai derajat hidup yang berkualitas. Pembangunan kependudukan merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengarahan mobilitas, dan pengembangan keluarga yang berketahanan. Semua penyelenggaraan tersebut didudukung oleh data-data dan informasi kependudukan yang akurat, valid, dan terpercaya. Pembangunan kependudukan digambarkan dalam peta jalan-yang berisi tahapan-tahapan yang harus dicapai di setiap periode. Untuk memudahkan implementasinya, peta jalan disusun untuk kurun waktu 15 tahun, yaitu 2020-2035 dengan periode lima tahunan. Peta jalan ini sewaktu-waktu dapat dimutakhirkan dan ditinjau kembali sesuai dinamika kebijakan dan politik yang terjadi. Peta jalan pembangunan kependudukan Kabupaten Tapin dijelaskan lebih rinci dalam hasil kajian ini.