Keberadaan GDPK penting dalam upaya mengatasi persoalan pembangunan karena intervensi menjadi terarah dan lebih tepat sasaran. Juga sebagai respons terhadap dinamika kebijakan di tingkat global, seperti ICPD, MDGs, ICPD beyond, SDGs yang dihadapkan pada dinamika kebijakan dan politik nasional. Terkadang kebijakan dan politik tidak sejalan dengan agenda dan kesepakatan global, seperti yang terjadi di era desentralisasi, yaitu perubahan nomenklatur BKKBN, pendesentralisasian urusan kependudukan ke daerah yang berdampak pada mandegnya indikator kinerja kependudukan. Dengan adanya GDPK diharapkan komitmen politik dapat sejalan dengan kesepakatan global, karena GDPK merupakan terjemahan dari kebijakan kependudukan global yang diperinci dalam lima dimensi, mencakup pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan moilitas dan penataan administrasi kependudukan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk operasional penyusunan karya tulis ilmiah disusun untuk Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, pedoman ini disusun dengan kaidah yang diselaraskan dengan perubahan dalam bidang tata tulis ilmiah di Kabupaten Tapin. Beberapa cirinya yang penting ialah (1) karya ilmiah lebih mengutamakan naskah yang cermat, ringkas, dan jelas; (2) jumlah rujukan yang tidak banyak, tetapi relevan dan bermutu tinggi; (3) cara pengutipan dan penyusunan daftar pustaka yang semakin hemat. Dampak akhirnya ialah karya tulis menjadi semakin ringkas tanpa mengorbankan mutu substansi. Akhirnya semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas sehingga Good Governance di Kabupaten Tapin dapat terwujud.
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin (Bappelitbang) pada Tahun 2022 kembali melaksanakan Lomba Inovasi Daerah yang kedua kalinya. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati Tapin, lomba inovasi daerah dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Tapin. Inovasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas dan kinerja kita di mata publik. Diharapkan semua skpd mampu menciptakan berbagai program, kegiatan dan kebijakan yang memiliki inovasi dalam hal tata kelola pemerintah dan pelayanan publik di kabupaten tapin selaras dengan visi dan misi RPJMD kabupaten tapin.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi daerah yang rentan dan banyak terjadi Pernikahan Anak di Kabupaten Tapin ,mengidentifikasi faktor pemicu Pernikahan Anak yang terjadi di Kabupaten Tapin, dan menyusun kebijakan yang tepat untuk menanggulangi permasalahan Pernikahan Anak di Kabupaten Tapin.