Kajian ini membahas kondisi eksisting budidaya kopi di Kecamatan Piani dengan meninjau potensi lahan, karakteristik petani, sistem produksi, serta tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komoditas kopi. Hasil kajian memberikan gambaran peluang pengembangan kopi sebagai komoditas unggulan daerah dan menjadi dasar rekomendasi kebijakan serta program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Kabupaten Tapin.
Kajian ini bertujuan menganalisis rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Tapin serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah survei deskriptif terhadap wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata, meliputi wisata religi, alam, budaya, dan buatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas wisatawan memiliki lama tinggal singkat, kurang dari dua hari, yang dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas pendukung, paket wisata, dan aktivitas wisata. Temuan ini menjadi dasar penyusunan strategi pengembangan pariwisata untuk meningkatkan lama tinggal dan dampak ekonomi bagi daerah.
Kajian ini mengkaji pola dan besaran belanja wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tapin dengan fokus pada jenis pengeluaran, karakteristik wisatawan, serta objek wisata yang dikunjungi. Hasil kajian memberikan gambaran potensi ekonomi sektor pariwisata dan menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas destinasi, lama tinggal wisatawan, dan pendapatan pariwisata secara berkelanjutan.
Kajian bertajuk "Perhitungan Tingkat Kebebasan Berpendapat di Kabupaten Tapin Tahun 2025" ini merupakan penelitian komprehensif yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana hak fundamental masyarakat dalam mengekspresikan pendapat dijamin dan diimplementasikan di tingkat lokal. Menggunakan metode kuantitatif melalui survei terhadap 625 responden di 12 kecamatan, studi ini secara spesifik mengevaluasi dua indikator utama, yaitu potensi ancaman atau kekerasan oleh aparat pemerintah serta ancaman dari sesama kelompok masyarakat. Hasil kajian ini memberikan gambaran riil mengenai kondisi demokrasi di tingkat akar rumput (grassroot), yang diproyeksikan sebagai instrumen evaluasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin dan DPRD dalam memperkuat perlindungan hak sipil serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.